Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika (studi putusan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pgp)

Aliyah Istiqomah, (NIM. 4012111075) (2025) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika (studi putusan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pgp). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (614kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (633kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (673kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (559kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (539kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme proses pemeriksaan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Pangkalpinang; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak pengedar narkotika pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme proses pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri Pangkalpinang menempatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai lex specialis, sehingga penerapan hukumnya mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis berupa pemenuhan unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan aspek non-yuridis meliputi kondisi sosial, psikologis, serta laporan Balai Pemasyarakatan. Selain itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam menentukan putusan, di mana pidana penjara dan pelatihan kerja dijatuhkan untuk pembinaan, bukan pembalasan. Penelitian ini menegaskan bahwa peradilan anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan, reintegrasi sosial, dan masa depan anak.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pertimbangan hakim; SPPA; Narkotika
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 16 Dec 2025 03:35
Last Modified: 16 Dec 2025 03:35
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12771

Actions (login required)

View Item View Item