Analisis hukum terhadap perempuan yang menjadi pasangan pelaku gratifikasi seksual dalam kajian penyertaan

Fikram, (NIM. 4012111058) (2025) Analisis hukum terhadap perempuan yang menjadi pasangan pelaku gratifikasi seksual dalam kajian penyertaan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (996kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Gratifikasi seksual sebagai bentuk baru dari gratifikasi dalam praktik korupsi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Tipikior sehingga menimbulkan kekosongan hukum, khususnya terhadap perempuan yang menjadi pihak ketiga sebagai pemberi layanan seksual. Penelitian ini membahas keterlibatan perempuan sebagai pasangan pelaku dalam tindak pidana gratifikasi seksual yang dianalisis melalui perspektif penyertaan serta bagaimana penafsiran gratifikasi seksual sebagai tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perbuatan perempuan dalam gratifikasi seksual dapat memenuhi unsur gratifikasi berdasarkan kajian penyertaan serta memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal yang mengatur terkait tindak pidana gratifikasi dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta atau pembantu tindak pidana gratifikasi seksual. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan tegas mengenai gratifikasi seksual menyulitkan penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perluasan penafsiran Pasal 12B Undang-Undang Tipikor serta pembaruan regulasi untuk mengakomodir gratifikasi seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan dipandang sebagai pelaku yang turut serta dalam tindak pidana gratifikasi dan untuk kekosongan hukum harus dilakukan penafsiran terhadap pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk menjamin kepastian hukum diperlukan pembaharuan Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak pidana korupsi; Gratifikasi seksual; Penyertaan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Dec 2025 03:34
Last Modified:	16 Dec 2025 03:34
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12770

Actions (login required)

View Item