Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 220/PID.B/2024/PN PGP mengenai tindak pidana penganiayaan

Fakhrurroihan, (NIM. 4012111113) (2025) Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 220/PID.B/2024/PN PGP mengenai tindak pidana penganiayaan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan unsur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pgp, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban, namun Majelis Hakim memutus dengan dasar Pasal 351 ayat (1) KUHP karena unsur luka berat dinilai tidak terpenuhi secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kualifikasi perbuatan pidana serta menilai hubungan antara alat bukti dengan unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara, serta telaah terhadap dokumen hukum berupa salinan putusan, surat dakwaan, dan alat bukti seperti visum et repertum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan akibat berupa luka pada korban telah terbukti melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, namun terkait unsur luka berat tidak terpenuhi berdasarkan Pasal 90 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan kesalahan, serta tidak adanya catatan kriminal sebelumnya sebagai dasar pemberian putusan yang lebih ringan. Putusan pidana selama 1 tahun 8 bulan tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan formal dan substansial, serta penerapan asas legalitas, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertimbangan hakim; Tindak pidana penganiayaan; Alat bukti
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Dec 2025 02:13
Last Modified:	16 Dec 2025 02:13
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12742

Actions (login required)

View Item