Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan produksi sungai sembulan dalam pembukaan lahan dan kawasan tanpa izin menurut undang-undang kehutanan (studi putusan nomor 191/Pid.B/Lh/2023/Pn Pgp)

Rinaldi, (NIM. 4012111071) (2025) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan produksi sungai sembulan dalam pembukaan lahan dan kawasan tanpa izin menurut undang-undang kehutanan (studi putusan nomor 191/Pid.B/Lh/2023/Pn Pgp). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara secara ilegal, yang sering kali menjadi subjek konflik akibat kepentingan yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pembukaan lahan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Selain itu, penilitian ini juga mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Nomor 191/Pid.B/LH/2023/PN Pgp, yang melibatkan pembukaan lahan dan penjualan lahan hutan produksi secara ilegal. Penilitian ini menggunakan metode penilitian hokum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku yang secara sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam studi kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2023/PN Pgp, ditemukan adanya kekosongan hukum dimana saksi yang berperan sebagai pemberi modal utama tidak dijerat sebagai terdakwa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana yang seharusnya dapat menjerat pihak-pihak yang turut serta melakukan atau membantuperbuatan pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur delik secara objektif dan subjektif

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban pidana; Hutan produksi; Tindak pidana kehutanan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Dec 2025 01:59
Last Modified:	16 Dec 2025 01:59
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12730

Actions (login required)

View Item