Pengaturan tentang perusakan kawasan wisata ditinjau dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kepariwisataan

Raihan Muhammad Iqbal Sukarno, (NIM. 4012011124) (2025) Pengaturan tentang perusakan kawasan wisata ditinjau dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaturan Tindakan perusakan Kawasan wisata ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Latar belakang permasalahannya adalah kekosongan hukum pada Perda Kepariwisataan Belitung Timur yang disebabkan aturan rujukan ketentuan pidana nya yaitu Undang-Undang Pariwisata telah dihapus pada ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Rumusan masalah nya adalah terkait pengaturan tindakan pengrusakan kawasan wisata di Belitung Timur dilihat dari asas legalitas dan Penafsiran Hukum Dalam Dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Kawasan Wisata Di Kabupaten Belitung Timur Tujuan Penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan hukum terkait kedudukan Perda Kepariwisataan Belitung Timur dan pengaruh penghapusan ketentuan pidana pada undang-undang pariwisata terhadap perda kepariwisataan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan pada bidang hukum terkait pengaturan tindakan perusakan di Kabupaten Belitung Timur. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kekosongan hukum dalam Perda Kepariwisataan dan penafsiran hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum itu adalah penafsiran gramatikal dan sistematis dari kitab undang-undang hukum pidana.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindakan perusakan; Kawasan wisata; Penafsiran hukum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Dec 2025 01:52
Last Modified:	16 Dec 2025 01:52
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12729

Actions (login required)

View Item