Penegakan hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi lahan pasca tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tian Handoko, (NIM. 4032221028) (2025) Penegakan hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi lahan pasca tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi pascatambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui pendekatan yuridis empiris, studi ini mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan turunannya, dengan praktik pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas ESDM, aparat penegak hukum, perusahaan tambang, serta organisasi masyarakat sipil seperti WALHI. Hasil penelitian, Pertama, kebijakan hukum terkait kewajiban reklamasi pasca tambang sudah diatur secara komprehensif di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Kedua, penegakan hukum pelaksanaan kewajiban reklamasi hanya terbatas pada sanksi administratif berupa teguran tertulis, tanpa dilanjutkan ke ranah perdata atau pidana. Berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), teori Penegakan Hukum, dan Teori Sistem Hukum, ditemukan bahwa kelemahan berada pada belum optimalnya sistem hukum yang bekerja mulai dari struktur hukum, lemahnya budaya hukum masyarakat, dan pasifnya substansi hukum yang telah tersedia. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Integrated Legal Enforcement Framework yang mencakup pra-audit risiko ekologis, pengawasan berbasis multi-pemangku kepentingan, dan pembentukan pengadilan lingkungan hidup sebagai bentuk transformasi sistem penegakan hukum yang berkeadilan ekologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan publik, koordinasi antar lembaga, serta penguatan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Reklamasi tambang; Penegakan hukum; Keadilan ekologis; Hukum lingkungan, Bangka Belitung
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Dec 2025 03:29
Last Modified:	10 Dec 2025 03:29
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12672

Actions (login required)

View Item