Problematika Hukum Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Izin Usahapertambangan Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Aldi Hermawan, (NIM.4011811063) (2025) Problematika Hukum Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Izin Usahapertambangan Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (864kB)
	Text BAB II.pdf Download (768kB)
	Text BAB III.pdf Download (932kB)
	Text BAB IV.pdf Download (509kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (516kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (434kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk ditelaah terhadap kepastian hukum antara Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 503/002/OP-L/BPMPT/2015 yang sudah terlebih dahulu di terbitkan. Keduanya sama-sama berlaku dan memiliki kepastian hukum, namun dari keduanya memiliki konflik terkhusus pada Kabupaten Belitung Timur (Pesisir Pantai Olivier). Dalam Peraturan Daerah RZWP3K tidak ada alokasi ruang untuk aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana kedudukan Peraturan Daerah sebagai aturan pengendalian zona ruang di Provinsi Bangka Belitung dan mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung Timur sebagai zero tambang sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Good Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis normatif (yuridis normatif) dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K lebih tinggi dari Izin Usaha Pertambangan dan kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan di wilawah Olivier tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Good Governance berdasarkan asas Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Legalitas, Izin Usaha Pertambangan, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir DanPulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Kepastian Hukum.
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	25 Aug 2025 02:16
Last Modified:	25 Aug 2025 02:16
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11948

Actions (login required)

View Item