Perlindungan hukum terhadap korban praktik daur ulang nomor telepon oleh operator seluler ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (studi kasus Felletjhang)

Sheryl Seza Maghfira, (NIM. 4012111067) (2025) Perlindungan hukum terhadap korban praktik daur ulang nomor telepon oleh operator seluler ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (studi kasus Felletjhang). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)

Abstract

Praktik daur ulang nomor telepon oleh operator seluler menjadi isu serius dalam era digital karena dapat menimbulkan pelanggaran hak konsumen serta mengancam keamanan data pribadi. Studi ini mengangkat kasus Felicia Regina Tjhang (Felletjhang) sebagai contoh nyata dari dampak negatif praktik tersebut. Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan terkait, penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pengaturan hukum saat ini belum secara komprehensif mengatur kewajiban operator dalam memberikan pemberitahuan dan perlindungan data sebelum nomor didaur ulang, menimbulkan kekosongan hukum yang merugikan konsumen. (2) Bentuk perlindungan hukum yang tersedia menurut UU Telekomunikasi masih bersifat umum, dimana operator hanya diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi (Pasal 42) tanpa mekanisme spesifik untuk melindungi data terdahulu pada nomor yang didaur ulang. Studi kasus Felletjhang menunjukkan bagaimana ketiadaan regulasi spesifik ini menyebabkan kerugian material dan immaterial, termasuk pembobolan akun digital dan kerugian finansial. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Telekomunikasi untuk memasukkan ketentuan eksplisit tentang pemberitahuan wajib, masa tenggang, dan prosedur pemutusan akses data sebelum daur ulang nomor, serta integrasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum; Daur Ulang Nomor Telepon; Telekomunikasi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	22 Aug 2025 08:36
Last Modified:	22 Aug 2025 08:36
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11924

Actions (login required)

View Item