Eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (baby crab) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Fhatira Riniar Risky, (NIM. 4012111156) (2025) Eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (baby crab) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)

Abstract

Eksploitasi terhadap kepiting rajungan di bawah ukuran minimal yang dikenal sebagai baby crab dijadikan makanan dan cemilan di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Hal ini merupakan praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas eksploitasi baby crab dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam mencegah praktik tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana legalitas eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran standar yang dijadikan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan? dan (2) Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang tersebut dalam mencegah eksploitasi baby crab?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif, serta data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pelaku usaha, masyarakat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 100C, yaitu adanya perbuatan menangkap dan memperjualbelikan kepiting rajungan di bawah ukuran minimal yang dilarang, serta dilakukan dengan kesadaran meskipun telah ada sosialisasi. Namun, penegakan hukum belum optimal karena sanksi yang diberikan masih bersifat persuasif dan pelanggaran terus terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, sosialisasi hukum yang menyeluruh, serta dukungan ekonomi bagi nelayan agar eksploitasi ini dapat dicegah secara berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Eksploitasi; Rajungan; Perikanan; Legalitas
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	22 Aug 2025 07:22
Last Modified:	22 Aug 2025 07:22
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11893

Actions (login required)

View Item