Analisis pengabaian putusan mahkamah agung nomor 24 P/HUM/2023 Oleh KPU RI dalam perspektif hak asasi manusia

Andilau, (NIM. 4012111005) (2025) Analisis pengabaian putusan mahkamah agung nomor 24 P/HUM/2023 Oleh KPU RI dalam perspektif hak asasi manusia. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menjadi sorotan publik karena dinilai telah diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam tahapan pemilu 2024. Putusan tersebut membahas terkait judicial review terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Putusan ini mewajibkan KPU RI untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap pasal 8 ayat 2 bagian a dan b yang dimana pasal tersebut berisi membatalkan sebagian norma dalam tentang Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah, sedangkan 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. dalam pasal tersebut jelas melanggar atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut melanggar karena adanya pengaturan terkait penurunan kebawah yang dimana mendiskriminasi hak politik perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pengabaian tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi, khususnya prinsip negara hukum, ketaatan terhadap putusan pengadilan, serta perlindungan hak politik warga negara terkhusus hak politik terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Agung; KPU; HAM; Konstitusi; Putusan Hukum; Pemilu
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	22 Aug 2025 03:02
Last Modified:	22 Aug 2025 03:02
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11889

Actions (login required)

View Item