Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelayaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dede Radiatul Awalia, (NIM. 4012111044) (2025) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelayaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait Tindak pidana pelayaran yang dimana merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam kegiatan pelayaran, seperti berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi syarat keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelayaran, khususnya nakhoda dan pemilik kapal, ditinjau dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Dalam kasus tertentu, seperti kecelakaan kapal yang disebabkan oleh perintah nakhoda tanpa izin pelayaran, tanggung jawab pidana dapat dibebankan secara langsung kepada pelaku utama maupun pihak yang turut serta. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelayaran harus dilakukan secara tegas dan proporsional untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan hukum di laut.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Pelayaran; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	21 Aug 2025 07:16
Last Modified:	21 Aug 2025 07:16
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11844

Actions (login required)

View Item