Tindak pidana jual beli ginjal berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 015/Pid.b/PN.JKT.PST/2016)

Kelvin Ariski, (NIM. 4012111034) (2025) Tindak pidana jual beli ginjal berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 015/Pid.b/PN.JKT.PST/2016). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (744kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, khususnya ginjal, menjadi isu hukum yang kompleks dan jarang dibahas secara komprehensif dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta menilai penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2, seperti perekrutan, pemalsuan identitas, pemanfaatan posisi rentan, pemberian bayaran, hingga tujuan eksploitasi, terbukti terpenuhi dalam perkara tersebut. Meskipun perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur dalam Undang-Undang Kesehatan, namun unsur eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mengkualifikasikan perbuatan sebagai perdagangan orang. Putusan hakim yang menggunakan dakwaan subsidair Pasal 2 ayat (2) dinilai tepat secara hukum, namun belum mencerminkan keadilan substantif mengingat dampak medis dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan adanya integrasi penafsiran antar undang-undang serta perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif dalam menangani eksploitasi organ tubuh manusia. Penegakan hukum yang memperhatikan kerentanan korban dan dampak jangka panjang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum serta memberikan efek jera yang setimpal bagi pelaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perdagangan orang; Jual beli ginjal; Eksploitasi; Penegakan hukum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	11 Aug 2025 03:36
Last Modified:	11 Aug 2025 03:36
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11807

Actions (login required)

View Item