Pengaturan Kewajiban Pelabuhan Dalam Memberikan Fasilitas Kepada Kapal Yang Mengalami Kesulitan Berdasarkan International Ship And Port Facility Security Code

Zsa Zsa Nur Rafi’za, (NIM 4012111070) (2025) Pengaturan Kewajiban Pelabuhan Dalam Memberikan Fasilitas Kepada Kapal Yang Mengalami Kesulitan Berdasarkan International Ship And Port Facility Security Code. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini membahas belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pelabuhan dalam memberikan fasilitas kepada kapal yang mengalami kesulitan berdasarkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Munculnya ancaman keamanan maritim dan potensi pelanggaran terhadap kedaulatan negara menyoroti pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan memainkan peran strategis sebagai bagian dari sistem keamanan laut dan pengawasan lalu lintas kapal, sehingga penerapan standar internasional seperti ISPS Code menjadi sangat relevan. Latar belakang ini memperlihatkan bahwa ketiadaan koordinasi dan prosedur darurat yang memadai dapat memunculkan tanggung jawab hukum bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta kewajiban pelabuhan dalam memberikan fasilitas kepada kapal yang mengalami kesulitan berdasarkan ketentuan dalam ISPS Code. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap ISPS Code, Konvensi SOLAS 1974, dan UNCLOS 1982 serta regulasi nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISPS Code mengatur pelabuhan untuk menyusun PFSP, menunjuk petugas keamanan, dan memastikan koordinasi dengan kapal dalam situasi darurat. Pelabuhan diwajibkan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab dalam memberikan bantuan sesuai standar keamanan internasional. Kesimpulannya, pelabuhan memiliki kewajiban hukum dan teknis untuk menyediakan fasilitas dan rencana tanggap darurat sesuai ISPS Code, serta menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelabuhan memperkuat peran negara dalam menjaga keamanan maritim internasional. Peningkatan pengawasan, pelatihan rutin, penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai, serta penguatan koordinasi antara petugas keamanan agar standar ISPS Code dapat dijalankan secara optimal.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kewajiban Pelabuhan, Kapal Kesulitan, ISPS Code
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM INTERNASIONAL > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	09 Jul 2025 07:42
Last Modified:	09 Jul 2025 07:42
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11699

Actions (login required)

View Item