Penegakan hukum terhadap tindak pidana jaminan fidusia dalam kasus mobil kredit yang dialihkan oleh debitur

Fikri Miftakhul Azka, (NIM. 4012111081) (2025) Penegakan hukum terhadap tindak pidana jaminan fidusia dalam kasus mobil kredit yang dialihkan oleh debitur. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan tindak pidana jaminan fidusia menjadi perhatian penting dalam dunia pembiayaan, terutama ketika objek jaminan, seperti mobil kredit, dialihkan secara ilegal oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap tindakan tersebut yang sering terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus pengalihan objek fidusia oleh debitur serta menelaah mekanisme penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta melibatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan oleh debitur tanpa izin kreditur melanggar Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan tindakan tersebut dapat dijerat pidana. Proses penegakan hukum berjalan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Kesimpulannya, penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, namun perlunya penguatan sosialisasi hukum agar prinsip ultimum remedium dapat diterapkan secara optimal

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; Tindak pidana fidusia; Pengalihan objek jaminan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	09 Jul 2025 07:31
Last Modified:	09 Jul 2025 07:31
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11690

Actions (login required)

View Item