Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tentang uang pesangon dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja berdasarkan prinsip keadilan Pancasila

M. Jaka Zia Utama, (NIM. 4032311012) (2025) Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tentang uang pesangon dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja berdasarkan prinsip keadilan Pancasila. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pengaturan pesangon di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial sebagai nilai dasar Pancasila dan amanat konstitusi. Perubahan regulasi melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UndangUndang mencerminkan pergeseran paradigma dari model negara kesejahteraan ke arah liberalisasi ekonomi. Kebijakan pesangon yang semula berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja yang rentan mengalami PHK, mengalami regresi perlindungan dalam kerangka hukum baru yang lebih menekankan efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dengan rumusan masalah, pertama, Bagaimana politik hukum perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tentang uang pesangon dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tentang uang pesangon berdasarkan prinsip keadilan pancasila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum perlindungan hukum terhadap pekerja belum berpihak terhadap pekerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tidak total dijalankan. Perubahan regulasi pesangon dalam UU No. 6 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran politik hukum Indonesia dari paradigma negara kesejahteraan menuju liberalisasi ekonomi. Jika sebelumnya perlindungan pekerja menjadi prioritas sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, maka regulasi baru lebih menekankan efisiensi pasar dan investasi. Kebijakan pesangon dalam UU Cipta Kerja gagal memenuhi prinsip keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi negara sebagai pelindung aktif hak-hak pekerja dan reposisi pesangon sebagai instrumen keadilan sosial yang legal, manusiawi, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai ideologis Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pesango; Perlindungan hukum; Keadilan sosial; UU cipta kerja; Pancasila
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Jun 2025 04:58
Last Modified:	16 Jun 2025 04:58
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11495

Actions (login required)

View Item