Unsur melakukan suatu perbuatan tercela dalam pasal 32 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif equalityBefore The Law

Ayu Nindyawati Mantiri, (NIM. 4011811032) (2025) Unsur melakukan suatu perbuatan tercela dalam pasal 32 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif equalityBefore The Law. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis bertujuan menjelaskan unsur melakukan suatu perbuatan tercela dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif equality before the law dan menilai problematika penegakan hukum dengan adanya unsur perbuatan tercela pada syarat pemberhentian pimpinan KPK. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dalam penyusunan penulis
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian pertama diperoleh bahwa unsur perbuatan
tercela tersebut memiliki kemultitafsiran makna dengan melihat beberapa kasus dari beberapa intansi berbeda seperti tindakan yang merugikan reputasi, integritas, atau kredibilitas individu atau lembaga dalam konteks pimpinan. Perbuatan tercela dapat mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, hukum, atau norma sosial yang berlaku, berpengaruh pada penerapan asas equality before the law.
Kedua problematika penegakan hukum terkait unsur perbuatan tercela dalam Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mencakup tantangan dalam penegakan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini seringkali
terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi proses hukum terhadap pimpinan KPK, serta penerapan pasal tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perbuatan tercela; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Equality before the Law
Subjects:	K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Jun 2025 07:07
Last Modified:	10 Jun 2025 07:07
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11374

Actions (login required)

View Item