Analisis hukum terhadap peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksaan diversi dalam proses diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika

Elda Susnita, (NIM. 4012111051) (2025) Analisis hukum terhadap peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksaan diversi dalam proses diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi merupakan produk Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengisi kekosongan peraturan pelaksana diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam pengaturan tentang diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengetahui implikasi perbedaan pengaturan batas ancaman pidana sebagai syarat diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pengisi kekosongan hukum peraturan pelaksana diversi di pengadilan. Implikasi dari perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum lebih berpedoman kepada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak daripada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dan untuk tindak pidana narkotika hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah pembuatan akta kesepahaman aparat penegak hukum yang diimplementasikan dalam kewajiban pelaksanaan diversi dan untuk perbenturan norma harus ada revisi terhadap Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan lebih lanjut mengenai diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014; Diversi; Anak sebagai pelaku; Tindak pidana narkotika
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Jun 2025 06:55
Last Modified:	10 Jun 2025 06:55
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11367

Actions (login required)

View Item