Ivana Rizkika Ramadhanti, (NIM. 4012111082) (2025) Analisis putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pgp terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku persetubuhan ditinjau dari asas kepastian hukum. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![]() |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB) |
Abstract
Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp membahas penjatuhan pidana terhadap anak dalam kasus persetubuhan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan sanksi minimum 5 tahun dan paling banyak 15 tahun penjara dengan denda maksimal lima miliar rupiah. Penjatuhan pidana akhir pada kasus memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 7 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Penelitian ini membahas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Pgp ditinjau dari asas kepastian hukum dan dasar pertimbangan hakim serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penjatuhan pidana dalam kasus persetubuhan anak pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp dipengaruhi oleh ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tidak berlaku ketentuan minimum khusus bagi anak dan tetap menjamin kepastian hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan mencakup pertimbangan secara yuridis berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sosiologis pertimbangan masa depan anak, dan Filosofis bahwa sistem hukum sudah mengarah ke arah pemulihan rehabilitatif bukan retributif.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kepastian hukum; Perlindungan anak; Persetubuhan |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 10 Jun 2025 04:34 |
Last Modified: | 10 Jun 2025 04:34 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11357 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |