Tesa Lonika Br. Perangin Angin, (NIM. 4012111126) (2025) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan pembunuhan dengan modus operandi mutilasi (studi putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN/MTK). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![]() |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
Abstract
Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan. Sebagai hakim mempunyai peranan penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan di
tengah tengah masyarakatsuatu perkawinan yang sah menurut negara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan dengan modus operandi mutilasi yang dilakukan oleh anak serta untuk mengtahui bagaimana hakim dalam melakukan penafsiran hukum yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penjatuhan sanksi pidana pembunuhan dengan modus operandi mutilasi dalam kasus ini hakim mengadili dengan Pasal 340 KUHP yang dimana dalam Pasal tersebut belum mengatur secara jelas tentang tindak pidana mutilasi, dalam kasus ini hakim tidak memperhatikan aspek yuridis yaitu adanya tindakan mutilasi dan lebih meperhatikan aspek non-yuridis yang dimana adanya perencanaan sebagai dasar pemberat sesuai dengan Pasal 340 KUHP.Sebagai hakim memiliki
kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan undangundang hal ini dikarenakan peraturan yang bersifat abstrak sehingga hakim perlu melakukan penafsiran lebih lanjut dalam penggunaan setiap kasus.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Dasar pertimbangan hakim; Sanksi pidana; Pembunuhan disertai mutilasi |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 10 Jun 2025 04:12 |
Last Modified: | 10 Jun 2025 04:12 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11348 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |