Efektivitas ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (studi kasus terhadap penertiban pedagang kaki lima)

Yulika Putri Santoso, (NIM. 4012111154) (2025) Efektivitas ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (studi kasus terhadap penertiban pedagang kaki lima). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Kegiatan PKL menggangu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Latar belakang penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah PKL yang beroperasi di ruang publik, seperti trotoar dan badan jalan, yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus, melibatkan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah ditetapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan, keterbatasan lokasi berjualan, dan budaya toleransi terhadap keberadaan PKL. Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dinilai kurang efektif, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai peraturan, serta penataan zona khusus untuk PKL agar dapat berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, diharapkan Perda ini dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Pangkalpinang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas; Peraturan daerah; Pedagang kaki lima
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Jun 2025 03:54
Last Modified:	10 Jun 2025 03:54
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11343

Actions (login required)

View Item