Penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame

Anggriyani HTPA, (NIM. 4012111023) (2025) Penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (939kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan seluruh proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat atau lembaga berwenang untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku benar-benar ditaati dan dijalankan secara adil, konsisten, dan tegas. Tindakan pemasangan reklame tidak sah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan membahayakan keselamatan public yang dilakukan oleh orang atau badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis- Empiris, dengan metode pendekatan Identifikasi Hukm. Hasil penelitian yang telah dilakukan upaya penegakan yang dilakukan adanya upaya preventif seperti pemberian surat peringatan dan penyegelan dan upaya represif berupa pembongkaran reklame tidak sah yang dimana dianggap kurang optimal dalam memberi efek jera bagi pelaku pemasangan reklame tidak sah, mengingat jumlah reklame tidak sah yang berdiri tidak jauh berbeda setiap bulannya dan dalam perdanya sendiri adanya upaya represif lain seperti pidana kurungan dan pidana denda.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; Tindak pidana reklame; Peraturan daerah
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Jun 2025 02:41
Last Modified:	10 Jun 2025 02:41
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11330

Actions (login required)

View Item