Lola Safitri, (NIM. 4012111012) (2025) Implementasi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan peran lembaga perlindungan anak terhadap korban pencabulan anak di bawah umur(studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Pemerintah dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![]() |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan mengenai perlindungan anak yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menangani permasalahan dalam lingkup kekerasan dalam perlindungan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan dan pendampingan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara telah memberikan hak-hak anak sebagai korban dalam bentuk diberikan sebuah lembaga atau dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan mendampingi dan membantu korban dalam penyelesaian kasus dan juga pemulihan korban, lalu terkait dengan peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik yang mana salah satu tugasnya yakni memberikan pendampingan, bantuan hukum kepada korban, membantu korban dalam menyelesaikan perkara nya dalam hal mencari data, menyelidiki bukti-bukti tahap pertama dan membantu korban dalam proses pemulihan, tetapi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-nya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengalami hambatan yakni kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan hak-hak korban dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum; Lembaga perlindungan anak; Anak korban |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 10 Jun 2025 02:16 |
Last Modified: | 10 Jun 2025 02:16 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11325 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |