Asas ultimatum remedium dalam penegakan sanksi bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak melakukan reklamasi

Rio Saputra, (NIM. 4032311001) (2025) Asas ultimatum remedium dalam penegakan sanksi bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak melakukan reklamasi. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)

Abstract

Penegakan hukum pidana memiliki posisi strategis dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban reklamasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi, serta menelaah dasar pertimbangan hukum atas sanksi pidana tersebut berdasarkan asas ultimatum remedium. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode socio-legal, pendekatan konseptual, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 161B Undang-Undang Minerba telah mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar, efektivitas penegakan hukum masih lemah karena minimnya pengawasan, koordinasi lintas lembaga, dan intervensi kepentingan ekonomi-politik. Dalam perspektif ultimatum remedium, penjatuhan sanksi pidana seharusnya didahului oleh sanksi administratif; namun dalam praktiknya, sanksi administratif kerap tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi penegakan hukum berbasis multidoor-system dengan mengintegrasikan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara simultan. Disamping itu, fektivitas penegakan dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip polluter pays dan mekanisme jaminan lingkungan seperti reclamation bond, environmental insurance, dan guarantee fund. Beberapa negara seperti Australia dan Kanada telah menerapkan skema jaminan finansial berbasis izin lingkungan, yang memungkinkan pemerintah mengeksekusi dana jaminan apabila pelaku usaha lalai dalam kewajiban reklamasi. Penerapan model serupa di Indonesia dinilai relevan untuk memperkuat kepatuhan hukum dan menjamin pemulihan lingkungan secara berkelanjutan pascatambang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Reklamasi; Hukum pidana; Pertambangan; Ultimatum remedium, Multidoor-System
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	20 May 2025 03:49
Last Modified:	20 May 2025 03:49
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11222

Actions (login required)

View Item