Kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana perusakan terumbu karang dan tindak pidana satwa yang dilindungi (studi eksploitasi akar bahar dan cangkang penyu di Kabupaten Bangka Selatan)

Marwan, (NIM. 4012111008) (2025) Kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana perusakan terumbu karang dan tindak pidana satwa yang dilindungi (studi eksploitasi akar bahar dan cangkang penyu di Kabupaten Bangka Selatan). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (816kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kebijakan non penal dalam penelitian ini merupakan upaya penanggulangan sekaligus pencegahan terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang dan satwa yang dilindungi, studi kasus di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini
menganalisis bagaimana faktor penyebab suatu tindak pidana dan kebijakan hukum yang tepat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi
masih adanya tindak pidana tersebut dan kebijakan non penal sebagai upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang dilakukan ialah metode yuridis empiris, dengan pendekatan identifikasi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dilokasi penelitian dan wawancara, serta analisa bahan hukum yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menguraikan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan yang belum maksimal
karena masih adanya tindakan eksploitasi akar bahar dan cangkang penyu di Kepulauan Pongok. Faktor yang melatarbelakanginya ialah pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal, pengetahuan dan kesadaran hukum
masyarakat yang rendah. Kemudian perlu untuk memaksimalkam pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi. Penelitian ini menguraikan perlunya langkah progresif untuk meningkatkan fungsi aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang. Serta optimalisasi upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan terhadap beberapa tindakan di wilayah laut yang dilarang oleh Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan non penal; Tindak pidana; Terumbu karang; Penyu
Subjects:	K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	20 May 2025 03:43
Last Modified:	20 May 2025 03:43
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11217

Actions (login required)

View Item