Budaya hukum masyarakat pesisir Batu Beriga dalam mempertahankan hak atas lingkungan terhadap aktivitas ponton isap produksi

Rosalinda Pratiwi Tarigan, (NIM. 4032311014) (2025) Budaya hukum masyarakat pesisir Batu Beriga dalam mempertahankan hak atas lingkungan terhadap aktivitas ponton isap produksi. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji budaya hukum masyarakat pesisir Batu Beriga dalam mempertahankan hak atas lingkungan terhadap aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) timah. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis interaksi antara hukum nasional, hukum adat, dan perilaku masyarakat dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Batu Beriga memiliki budaya hukum yang kuat berbasis kearifan lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Larangan adat terhadap penggunaan alat tangkap destruktif serta perlindungan wilayah sakral menjadi instrumen utama dalam pengelolaan lingkungan. Penolakan masyarakat terhadap aktivitas PIP didasarkan pada dampak negatifnya terhadap ekosistem laut, hasil tangkapan ikan, dan ekonomi lokal. Meskipun terdapat regulasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih lemah, sehingga masyarakat lebih mengandalkan hukum adat sebagai mekanisme perlindungan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum nasional dan hukum adat sangat penting dalam menjaga hak ekologis masyarakat pesisir. Implementasi budaya hukum berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi ancaman lingkungan akibat pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Budaya hukum; Hak lingkungan; Pertambangan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	20 May 2025 03:40
Last Modified:	20 May 2025 03:40
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11214

Actions (login required)

View Item