Ade Saputra, (NIM. 4032311003) (2025) Kriminalisasi perilaku narapidana melarikan diri. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![]() |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (744kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB) |
Abstract
Salah satu permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah perbuatan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi atas perbuatan melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana hanya dikenakan sanksi administrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melarikan diri tersebut maupun narapidana yang lain. Sementara bagi petugas yang bertanggung jawab atas pelarian narapidana tersebut dikenakan sanksi pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Indonesia dalam mengatur perbuatan hukum melarikan diri dan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi kebijakan hukum pidana dalam mengatur perbuatan hukum melarikan diri. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada Pasal di KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana tambahan bagi narapidana yang melarikan diri. Sedangkan bagi petugas pemasyarakatan dan nahkoda kapal yang membantu narapidana melarikan diri baik di sengaja maupun tidak disengaja (kealpaan) dihukum pidana yang tercantum dalam Pasal 426 KUHP dan Pasal 531 KUHP Nasional dan Pasal KUHP Nasional. Reformulasi Pasal 272 merupakan solusi terhadap kebijakan yang telah direformulasi dengan menambahkan pidana penjara sebagai alternatif pidana tambahan dalam kasus di mana narapidana atau tahanan yang melakukan perbuatan pelarian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa adanya aturan hukum dan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kriminalisasi; Narapidana melarikan diri; Kebijakan hukum pidana |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 08 May 2025 03:40 |
Last Modified: | 08 May 2025 03:40 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11192 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |