Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan BUMN di Kabupaten Bangka Barat

Kresnawati, (NIM. 4012111001) (2025) Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan BUMN di Kabupaten Bangka Barat. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)

Abstract

Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas kerap kali membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu pada Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada sektor pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan BUMN di Kabupaten Bangka Barat dan hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Wisma Ranggam dan Museum Timah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Selain itu, penelitian merujuk pada teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori hak asasi manusia. Saat ini pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Wisma Ranggam dan Museum Timah Indoensia mengacu pada PERMEN PU Nomor: 30/PRT/M 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan dan PERDA Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyandang Cacat belum terpenuhi. Hambatan pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Wisma Ranggam dipengaruhi mulai dari pengelolaan APBD, timpang tindih regulasi, hingga penerapan regulasi yang belum optimal. Setiap lembaga pemerintahan diharapkan lebih memperhatikan pemenuhan hak penyangdang disabilitas, termasuk pada sektor pariwisata.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyandang disabilitas; Pariwisata; Pemerintah Provinsi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	24 Mar 2025 06:17
Last Modified:	24 Mar 2025 06:17
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11089

Actions (login required)

View Item