Kebijakan hukum pidana terhadap penyedia sarana pengetahuan informasi tentang illegal access pada sarana elektronik dalam konten tertentu ditinjau dari pasal 56 KUHP

Tiara Gerhani, (NIM. 4011811024) (2025) Kebijakan hukum pidana terhadap penyedia sarana pengetahuan informasi tentang illegal access pada sarana elektronik dalam konten tertentu ditinjau dari pasal 56 KUHP. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (936kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum ada pasal yang mengatur tentang penyedia Sarana Pengetahuan Informasi Tentang Illegal Access. Padahal konten-konten mengenai pembelajaran tentang Illegal Access ini banyak terdapat dalam platform-platform yang kita gunakan hingga saat ini dan bisa diakses oleh siapapun tanpa batasan, tentu hal ini menyebabkan munculnya hacker-hacker baru dan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyedia sarana pengetahuan informasi tentang Illegal Access pada sarana elektronik dalam konten tertentu ditinjau dari Pasal 56 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dengan adanya kekosongan hukum dan kelemahan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE yang tidak mampu menjangkau penyedia sarana pengetahuan informasi tentang akses ilegal maka Pasal 56 KUHP harus dijadikan solusi untuk mencegah semakin banyaknya konten yang menyediakan pengetahuan informasi tentang Illegal Access seiring melakukan revisi terhadap UU ITE dan KUHP untuk memperjelas definisi dan sanksi terkait pembantuan kejahatan Illegal Access. Kedua, kebijakan hukum pidana harus diperbarui agar dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan siber dengan formulasi baru yang lebih jelas.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyedia sarana pengetahuan informasi; illegal Access; Pembantuan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	24 Mar 2025 03:31
Last Modified:	24 Mar 2025 03:31
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11074

Actions (login required)

View Item