Fahriani, (NIM. 4023211009) (2025) Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran desa (studi kasus: Desa Balunijuk Kabupaten Bangka). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB) |
Abstract
Prinsip keterbukaan adalah elemen penting masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan menjadi alasan kuat untuk pemerintah mewajibkan kepada seluruh penyelenggara dan penyelenggaraan negara menjalankan asas keterbukaan ini sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini berfokus pada kajian pengelolaan keuangan Desa di Desa Balunijuk Kabupaten Bangka. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni, Bagaimana Implementasi pemerintah desa Balun ijuk dalam pengelolaan anggaran desa melalui prinsip good governance dan Bagaimana Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Balunijuk Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil penelitian ini yakni pengelolaan keuangan Desa Balunijuk telah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa balunijuk telah terbuka dalam penggunaan anggaran terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten. Dan terjadinya peristiwa hukum dalam Perkara No.38/Pid.Sus-TPK/2023/PNPgp di Desa Balunijuk atas nama Mardiana A.Md Binti Zarmawi, sebagai fakta telah terbukti adanya hambatan dalam Implementasi sistem merit di desa Balunijuk kabupaten Bangka yang hal ini disebabkan karena adanya nepotisme,patronase, resistensi budaya dan kurangnya kesadaran sistem merit. Saran penulis dalam penelitian ini yakni pelaporan keuangan desa pemerintah Desa Balunijuk meningkatkan disiplin waktu agar pelaporan keuangan dapat dilaporkan sesuai waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan tugas perangkat desa. Pertanggungjawaban keuangan desa sebaiknya pemerintah desa Balunijuk melakukan penyebaran informasi realisasi anggaran dengan membuat selembaran poster anggaran dan dibagikan kepada RT/RW setempat karena kalua hanya spanduk yang dipasang di tempat umum atau hanya benner yang dipajang di kantor desa tidak semua masyarakat desa dapat membaca dan melihat angka-angka pengeluaran maupun pendapatan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Prinsip keterbukaan; Sistem Merit; Balunijuk; Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 04 Mar 2025 03:23 |
| Last Modified: | 04 Mar 2025 03:23 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10833 |
Actions (login required)
 |
View Item |