Implementasi prinsip good governance melalui fungsi monitoring dan evaluasi oleh komisi informasi terhadap badan publik (studi analisis IKIP Provinsi Kep. Babel tahun 2024)

Abrillioga, (NIM. 4032311002) (2025) Implementasi prinsip good governance melalui fungsi monitoring dan evaluasi oleh komisi informasi terhadap badan publik (studi analisis IKIP Provinsi Kep. Babel tahun 2024). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan prinsip good governance yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, di Provinsi Kep. Bangka Belitung, pelaksanaan keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai kendala, sebagaimana tercermin dalam penurunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, Monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi telah memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan regulasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan operasional. Secara substantif, belum semua badan publik, berpartisipasi dalam Monev, sehingga prinsip good governance belum terimplementasi secara menyeluruh. Selain itu, ketidakhadiran lembaga Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota juga menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat efektivitas pengawasan, mengingat terbatasnya jangkauan Komisi Informasi Provinsi terhadap badan publik lokal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas jangkauan fungsi Monev dengan merevisi Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran yang mampu dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Komisi Informasi agar dapat menjalankan fungsi secara lebih holistik dan komprehensif. Edukasi terhadap badan publik harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan setiap badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi. Sehingga, keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dioptimalkan, sejalan dengan prinsip good governance yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Keterbukaan informasi publik; Good governance; Badan publik; Monev; IKIP
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	03 Mar 2025 07:23
Last Modified:	03 Mar 2025 07:23
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10775

Actions (login required)

View Item