Analisis peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap larangan kegiatan kampanye politik yang melibatkan anak dalam pemilu 2024 sesuai pasal 280 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

Mohammad Mardifa Zakirin, (NIM. 4012011062) (2025) Analisis peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap larangan kegiatan kampanye politik yang melibatkan anak dalam pemilu 2024 sesuai pasal 280 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (733kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur selama kampanye politik pemilu 2024. Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa ada larangan keterlibatan orang yang tidak memiliki hak memilih untuk mengikuti kegiatan kampanye. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh temuan dugaan pelanggaran keterlibatan anak di bawah umur selama kampanye presiden dan wakil presiden di Bangka Belitung. Rumusuan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dibawah umur serta kendala dalam legalitas hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran kampanye pada pemilu dan mengetahui kendala dalam legalitas hukum pada kasus pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dibawah umur. Pada penilitian ini Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya menindaklanjuti pelanggaran dikarenakan adanya kendala dalam proses penindakan sehingga Bawaslu memilih untuk melakukan pencegahan ditempat. Kendala dalam kasus ini antara lain adalah pada UU Pemilu adanya frasa yang belum objektif menentukan objek hukum sehingga adanya kemungkinan terjadinya Black campaign dan waktu yang terlalu singkat untuk memproses kasus pelanggaran tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwasanya pada kasus ini Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung Belum sepenuhnya berperan dikarenakan adanya beberapa kendala yang membuat Bawaslu kesulitan pada penindaklanjutan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dibawah umur pada pemilu tahun 2024.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Bawaslu; Kampanye politik; Anak di bawah umur; Hukum pemilu
Subjects:	K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	26 Feb 2025 04:54
Last Modified:	26 Feb 2025 04:54
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10653

Actions (login required)

View Item