Tugas pembantuan pemerintah daerah dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu serentak 2024 di Kota Pangkalpinang

Dimas Tri Saputra, (NIM. 4012011042) (2025) Tugas pembantuan pemerintah daerah dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu serentak 2024 di Kota Pangkalpinang. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Masa kampanye Pemilihan Umum merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di Negara Repulik Indonesia yang dimana dalam tahapan kampanye itu terdapat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pemasangan APK ini terkhususnya di Kota Pangkalpinang menurut data yang di keluarkan
oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan sebanyak 1.171 APK peserta pemilu 2024 diduga melanggar aturan dalam masa kampanye dengan Kota Pangkalpinang yang menjadi wilayah terbanyak terjadinya pelanggaran, hal
ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang telah di amanatkan dalam pasal 18 UUD 1945. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tugas pembantuan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang dalam mengawasi pemasangan Alat
Peraga Kampanye (APK) pada pemilu serentak 2024 di Kota Pangkalpinang berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang yang berlaku. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih kurang maksimalnya penegakan hukum dan keterlibatan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan amanat Tugas Pembantuan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang sudah di turunkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tugas pembantuan; Pemilu serentak; Pemasangan alat peraga kampanye
Subjects:	K Hukum > K Law (General) K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	24 Feb 2025 04:05
Last Modified:	24 Feb 2025 04:05
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10642

Actions (login required)

View Item