Alvira Cika Topani, (NIM. 4012011080) (2024) Perlindungan hukum janin korban tindak pidana pemerkosaan perspektif kepentingan yang terbaik bagi anak. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) |
Abstract
Penelitian ini hendak mendiskusikan tentang tindak pidana pemerkosaan atas keberlakuan perlindungan hukum janin sebagai anak untuk dapat terpenuhi haknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum tindak pidana pemerkosaan yang mendapatkan pengecualian untuk dilaksanakannya aborsi yang mana hal itu bertentangan dengan hak yang dimiliki anak untuk dapat hidup dan berkembang
serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum janin dari korban tindak pidana pemerkosaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi hanya diperbolehkan jika terjadi indikasi kedaruratan medis dan tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual yang
mengakibatkan kehamilan yang di dukung dengan syarat yang sudah jelas dan tidak dapat dibantah lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Perlindungan hukum janin korban tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab dengan diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarat dimana pemerintah, masyarakat, dan negara memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak dalam masa perkembangannya demi kepentingan yang terbaik sesuai dengan yang dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum; Janin; Tindak pidana perkosaan |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) L Pendidikan > L Education (General) Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > ZA Information resources |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 02 Dec 2024 02:37 |
Last Modified: | 02 Dec 2024 02:37 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10467 |
Actions (login required)
View Item |