Akibat hukum pemberian izin lokasi PT Gunung Pelawan Lestari terhadap hak atas tanah Orang Lom Dusun Air Abik perspektif hukum perjanjian

Viona Arindita, (NIM. 4011911073) (2024) Akibat hukum pemberian izin lokasi PT Gunung Pelawan Lestari terhadap hak atas tanah Orang Lom Dusun Air Abik perspektif hukum perjanjian. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian serta akibat hukum hak atas tanah Orang Lom Dusun Air Abik dalam perspektif hukum perjanjian. Konflik yang dialami antara PT Gunung Pelawan Lestari dengan Orang Lom diawali dengan adanya izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Bangka untuk
perusahaan. Hubungan hukum kedua pihak tersebut terjadi karena adanya perjanjian/kesepakatan. Dari seluruh Orang Lom yang memiliki tanah masih ada beberapa tanah yang belum dilakukan pembebasan oleh PT Gunung Pelawan Lestari. Dalam hukum perdata kesepakatan terbentuk untuk memenuhi syarat sah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi diatur bahwa pelaku usaha yang mendapatkan izin lokasi terhadap tanah untuk kegiatan usahanya wajib melakukan pembebasan atas tanah yang telah diperoleh. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Ketika sudah terjadinya perjanjian maka kedua belah pihak telah terikat dengan hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Selanjutnya pelaku usaha yang membutuhkan tanah untuk kegiatan usahanya dan telah memperoleh izin lokasi wajib
melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan agar Orang Lom tidak kehilangan akses dan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian dan tanah yang sudah diperoleh sebagai dasar
pertimbangan terbit izin lokasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Akibat hukum; Hak atas tanah; Izin lokasi; Orang Lom
Subjects:	K Hukum > K Law (General) L Pendidikan > L Education (General) Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > ZA Information resources
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Dec 2024 02:18
Last Modified:	02 Dec 2024 02:18
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10460

Actions (login required)

View Item