Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan mayat (necrophilia) dalam perspektif hukum pidana Nasional

Amanda Azolla Prameswari, (NIM. 4012011035) (2024) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan mayat (necrophilia) dalam perspektif hukum pidana Nasional. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelaku persetubuhan dengan mayat (necrophilia) sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan lepas dari ancaman hukuman pidana karena terdapat kekosongan hukum di Indonesia, padahal perbuatan pelaku telah melanggar baik kehormatan jenazah maupun kehormatan ahli warisnya dan bertentangan dengan kesusilaan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan mayat (necrophilia) dalam perspektif hukum pidana nasional, 2) Bagaimanakah pengaturan delik tindak pidana terhadap delik persetubuhan dengan mayat (necrophilia) ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku tindak pidana persetubuhan dengan mayat dapat dipidana dengan Pasal 271 KUHP Nasional dalam Frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” karena terdapat kemungkinan dapat menjangkau tindakan persetubuhan terhadap mayat, 2) Pelaku persetubuhan dengan mayat dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana, karena jiwanya terbukti sehat dan tidak memiliki gangguan jiwa, dan perbuatannya telah memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana karena melakukannya dengan kesengajaan (dolus).

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban pidana; Nekrofilia; Hukum pidana nasional
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Dec 2024 02:09
Last Modified:	02 Dec 2024 02:09
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10448

Actions (login required)

View Item