Penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh polisi hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus pengelolaan kawasan hutan ilegal di hutan produksi Sungai Sembulan)

Ernest Violita, (NIM. 4012011009) (2024) Penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh polisi hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus pengelolaan kawasan hutan ilegal di hutan produksi Sungai Sembulan). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana menggunakan atau mengerjakan Kawasan hutan secara tidak sah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak hutan seperti perambahan hutan, penebangan liar dan penebangan kayu ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengetahui proses penetapan status tersangka pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kasus pengelolaan kawasan hutan secara tidak sah sudah cukup baik karena sudah dilakukannya penegakan hukum dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Namun, terdapat faktor yang menjadi kendala Polisi Hutan dalam penegakan hukum antara lain dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana yang kurang memadai dan faktor masyarakat. Dalam proses penetapan status tersangka terhadap pelaku tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dengan melalui beberapa tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai penyerahan ke penuntut umum.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; Tindak pidana menggunakan atau mengerjakan kawasan hutan; Tidak sah; Polisi hutan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	26 Sep 2024 03:11
Last Modified:	26 Sep 2024 03:11
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10324

Actions (login required)

View Item