Yozita Hartati, (NIM. 4012011031) (2024) Perbandingan hukum mengenai tindak pidana pasal 162 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) |
Abstract
Peraturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pertambangan yang merupakan kebijakan kriminal negara yang tadinya perbuatan merintangi tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pengelolaan kebijakan pertambangan minerba tidak hanya di Indonesia saja, negara lainpun juga memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 162 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di negara Indonesia dan Tiongkok dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah di negara Indonesia bisa dikatakan tindak pidana apabila merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan. Tindak pidana di Indonesia yang mengganggu atau merintangi terdapat dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan di Tiongkok terdapat dalam Hukum Republik Rakyat Tiongkok tentang Industri Batubara, Bab V Perlindungan Wilayah Pertambangan Batubara Pasal 58 dan Hukum Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Tiongkok, Bab VI Tanggung Jawab Hukum Pasal 41.
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perbandingan hukum; Tindak pidana; Minerba |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 26 Sep 2024 03:30 |
Last Modified: | 26 Sep 2024 03:30 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10305 |
Actions (login required)
View Item |