Kepastian hukum pengelolaan pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka Selatan

Ibrohim, (NIM. 4032221012) (2024) Kepastian hukum pengelolaan pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka Selatan. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of Halaman Depan.pdf] Text
Halaman Depan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (626kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (447kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (606kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (428kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (751kB)

Abstract

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat diatur dalam Undang-Undang MINERBA. Pengelolaan Pertambangan Mineral khususnya mineral timah yang mana rakyat diberi hak untuk turut serta untuk melakukan kegiatan penambangan. Rakyat baik orang perorangan ataupun kelompok masyarakat yang ingin melakukan penambangan wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan melakukan penambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Secara usaha pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan pengusahaan pertambangan mulai dari hulu hingga hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum pengelolaan pertambangan rakyat khusus timah dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang benar dan berkelanjutan. Penelitian tesis menggunakan metodelogi penelitian empiris dengan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kepastian Hukum Pengelolaan pertambangan rakyat adalah perizinan yang diatur dalam Undang-Undang MINERBA. Implementasi pengelolaan pertambangan rakyat harus terintegrasi suatu konsepsi kepastian hukum kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat yang baik dan benar (Good People’s Mining Practice) yang melibatkan semua yang berkepentingan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kepastian hukum; Pengelolaan; Pertambangan rakyat
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 23 Sep 2024 04:23
Last Modified: 03 Oct 2024 03:03
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10292

Actions (login required)

View Item View Item