Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi pada nota transaksi usaha jasa laundry di Kota Pangkalpinang

Rafizah Purnama, (NIM. 4012011020) (2024) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi pada nota transaksi usaha jasa laundry di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena penggunaan klausula berbasis eksonerasi oleh pemilik jasa laundry di 5 tempat di Kota Pangkalpinang pada nota transaksi yang tidak sesuai dengan pasal yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula ini mengakibatkan akses komplain konsumen kepada pelaku usaha jasa laundry menjadi terbatas, sehingga hak-hak yang dimiliki konsumen tidak terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum serta bentuk tanggung jawab pemilik laundry terhadap konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi pada nota transaksi jasa laundry di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan teknik analisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama perlindungan hukum preventif oleh pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Kedua, bentuk tanggung jawab dari pemilik jasa laundry dapat dikatakan belum maksimal dan tidak adanya pendataan terhadap komplain yang masuk dari konsumen. Diharapkan pemilik jasa laundry membuat pendataan terhadap komplain dan lebih memperhatikan pelayanan yang diberikan, serta sebagai konsumen harus meningkatkan kesadaran hukum akan hak-hak yang dimiliki.

Actions (login required)

View Item