Peran Kepolisian Resort Bangka dalam menanggulangi tindak pidana penampungan pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Parasian Siregar, (NIM. 4011111051) (2016) Peran Kepolisian Resort Bangka dalam menanggulangi tindak pidana penampungan pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (176kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana penampungan pasir timah ilegal merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha pertambangan yang bergerak sebagai pembeli dan penampung pasir timah dari hasil penambang-penambang yang tidak memiliki IUP/IUPK, dan izin terkait hal tersebut. Kepolisian adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Kepolisian mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yurudis normatif dan yuridis emperis. Pendekatan yuridis normatif membahas tentang perundang-undangan, dan doktrin-doktrin. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan. Peran kepolisian sangat penting dalam menangulangi tindak pidana penampungan pasir timah ilegal di Kabupaten Bangka. Dalam penanganan tindak pidana penampungan pasir timah ilegal adalah penegakan hukum represif dan preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum represif adalah penindakan terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum preventif merupakan upaya penanggulaan tindak pidana dengan cara sosialisasi dan melakukan razia-razia tambang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran adalah faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Actions (login required)

View Item