Analisis efektifitas pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja di Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Republi IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Carmeta Semesta Kota Pangkalpinang)

Shelia Beli Vera, (NIM. 4011211099) (2016) Analisis efektifitas pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja di Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Republi IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Carmeta Semesta Kota Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (509kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (158kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Upah Minimum Kota bagi pekerja di Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Ketenagakerjaan dan Hotel Jati Wisata yang dikelolah oleh PT. Carmeta Semesta Kota Pangkalpinang. Metode pendekatan mengunakan metode pendekatan Deskriftif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara data lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa analisis efektifitas pelaksanaan upah minimum kota yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Hotel Jati Wisata yang dikelolah oleh PT. Carmeta Semesta di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja dengan menetapkan upah minimum tersebut tetapi pada data wajib lapor Tahun 2015 mengenai pemberian Upah Minimum Kota pada Dinas ketengakerjaan belum efektif dikarenakan belum seluruhnya perusahaan melaksanakan pemberian upah berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota tersebut begitupun pada Hotel Jati Wisata belum melaksanakan pemberian upah berdasarkan ketentuan pemberian Upah Minimum Kota. Pelayanan Pelaksanaan Upah Minimum Kota bagi pekerja di Pangkalpinang melalui proses pemeriksaan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota pangkalpinang. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian upah berdasarkan ketentuan Upah minimum Kota akan mendapatkan sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang.Dengan demikian, pengusaha berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja dengan pemberian upah yang layak melalui Upah Minimum Kota.

Actions (login required)

View Item