Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas tuna grahita melalui pendidikan inklusif ditinjau dari hukum internasional

Widya Septiana, (NIM. 4011811057) (2024) Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas tuna grahita melalui pendidikan inklusif ditinjau dari hukum internasional. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya tuna grahita telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan inklusif telah diatur dalam beberapa regulasi internasional seperti The Salamanca Statement On Inclusive Education 1994 dan Convention On The Rights Of Person With Disabilities 2006, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan inklusif sehingga terdapat ketidak maksimalan dalam pengimplementasian regulasi tersebut. Maka rumsan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas tuna grahita? Kedua, bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan yuridis normatif serta melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach). Kemudian, hasil penelitian ini pertama, bahwa regulasi internasional saat ini masih belum bisa mencakup secara keseluruhan perihal pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya tuna grahita. Kedua, bahwa tanggung jawab negara untuk memenuhi hak pendidikan melalui pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas tuna grahita saat ini masih harus diberikan penguatan kembali agar dapat dilakukan dengan efektif dan maksimal.

Actions (login required)

View Item