Pengisian jabatan kepala daerah oleh tentara nasional Indonesia aktif sebelum pemilihan serentak berdasarkan teori demokrasi (analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 15/PUU-XX/2022)

Muhammad Imam Fatullah, (NIM. 4011911014) (2023) Pengisian jabatan kepala daerah oleh tentara nasional Indonesia aktif sebelum pemilihan serentak berdasarkan teori demokrasi (analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 15/PUU-XX/2022). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yakni Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Sulawesi Tengah prajurit TNI aktif Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Bupati Seram Barat. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ruang lingkup penunjukan kepala daerah oleh Mendagri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 dan pengisian jabatan kepala daerah oleh TNI aktif sebelum pemilihan serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 dengan teori demokrasi. Metode penelitian digunakan yuridis normatif menggunakan teori demokrasi dan negara hukum dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier hasil penelitian ini juga Mendagri sudah seharusnya untuk tunduk pada putusan MK serta Pejabat TNI aktif mengundurkan diri dari militer juga pensiun untuk menduduki jabatan sipil serta merevisi Undang-Undang TNI juga melaksanakan demokrasi tidak langsung melalui DPRD.

Actions (login required)

View Item