Kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dalam konteks negara demokrasi Indonesia

Reza Mahendra, (NIM. 4011911109) (2023) Kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dalam konteks negara demokrasi Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (747kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjungnya. Affirmative action sebagai upaya penguatan untuk mendorong perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dimana yang menjadi permasalahannya yaitu, bagaimana kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks negara demokrasi Indonesia dan bagaimana politik hukum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR hanya sebatas kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota DPR dan Politik hukum pemilu dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Actions (login required)

View Item