Penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi surat pernyataan hutang (studi kasus putusan 40/Pdt.g/2020/PN Sgl)

Hafiz Jutawan Sarwar, (NIM. 4011911047) (2023) Penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi surat pernyataan hutang (studi kasus putusan 40/Pdt.g/2020/PN Sgl). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam skripsi ini adalah ruang lingkup surat pernyataan hutang pada perjanjian dan pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Sungailiat pada masa pandemi covid-19 dalam Putusan 40/Pdt.g/2020.PN.Sgl. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ruang lingkup dari surat pernyataan hutang dalam perjanjian dan pelaksanaan mediasi pada pandemi covid-19 dalam Putusan 40/Pdt.g/2020.PN.Sgl. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, dan dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Study), dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan hutang bukan perjanjian tetapi pengakuan sepihak oleh debitur mengenai hutang yang memiliki kekuatan mengikat bergantung kepada perjanjian pokok dan mediasi pada pandemi covid-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka (offline) dan komunikasi audio visual (online), namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item