Penunjukan penjabat sebagai kepala daerah pada masa transisi pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia

Faza Fairi, (NIM. 4011911043) (2023) Penunjukan penjabat sebagai kepala daerah pada masa transisi pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penunjukan penjabat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat masa transisi Pilkada serentak tahun 2024.Terdapat 88 penjabat ditunjuk pada kurun waktu Mei hingga November tahun 2022.Namun, Terdapat kekaburan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan disebabkan tiadanya aturan pelaksana dari Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada mengenai Penunjukan Penjabat.Terdapat dua rumusan masalah untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, yaitu penunjukan berdasarkan teori demokrasi dan pengaturan yang berlaku tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tersebut.Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan aturan berlaku.Diketahui penunjukan penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tidak demokratis dikarenakan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU Pilkada dan berdasarkan peraturan yang berlaku masih ada jenis pengisian melalui pemilihan oleh DPRD untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah jelas terkait pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item