Analisis yuridis pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Betry Soraya Simamora, (NIM. 4011911036) (2023) Analisis yuridis pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunannya, namun UU Wakaf tidak mengatur secara khusus mengenai pengalihan hak, kriteria, serta pengamanan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan karaktersitik rahasia dagang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan hukum wakaf hak rahasia dagang dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak rahasia dagang yang diwakafkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kekosongan hukum terkait tata cara pengalihan hak yang sesuai dengan karakteristik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran di DJKI sehingga tidak memiliki bukti otentik berupa sertifikat HKI yang menyulitkan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanpa adanya AIW, pengalihan hak rahasia dagang menjadi benda wakaf tidak memenuhi aspek legal formal yang diperlukan untuk diakui kekuatan hukumnya. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara konkrit pelaksanaan wakaf hak rahasia dagang mengakibatkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang yang diwakafkan.

Actions (login required)

View Item