Disparitas penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan untuk kegiatan pertambangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp, dan Nomor.203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp)

Inpensyah Harianja, (NIM. 4011411053) (2019) Disparitas penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan untuk kegiatan pertambangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp, dan Nomor.203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (442kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (282kB) | Preview

Abstract

Disparitas merupakan penerapan sanksi pidana yang berbeda kepada tindak pidana yang sama. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku sering terjadi perbedaan terhadap tindak pidana yang sama, pasal yang sama, yang sifat berbahayanya dapat dipertimbangakan tanpa dasar pembenaran yang jelas seperti contoh dalam perkara pertambangan ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas dapat terjadi terhadap Pertambangan ilegal dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pertambangan ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas pidana terjadi dalam perkara pertmabangan ilegal adalah dengan dasar yuridis dan non yuridis, serta fakta-fakta yang disajikan di persidangan, dengan demikian hakim memiliki dasar pertimbangan yang logis dalam penerapan sanki pidana terhadap pelaku. dan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah faktor penegak hukum dan faktor hukumnya sendiri.

Actions (login required)

View Item