Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia

Sutrisno, (NIM. 4011611075) (2020) Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (602kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (376kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)

Abstract

Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap narapidana korupsi ialah sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan bagian dari pemidanaan yang berat dan setimpal terhadap narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tujuan pemidanaan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: pertama, hak politik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan melekat pada status warga negara. Penerapan sanksi pidana tambahan itu merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi sebagai warga negara karena berdampak pada tindakan penghapusan hak dan pengebirian hak politik narapidana korupsi sehingga penerapannya tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif partikularistik-relatif; kedua, teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia ialah pemasyarakatan yang juga merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ialah sebagai alat pemidanaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena penerapan sanksi pidana tambahan itu akan menghambat pembentukkan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.

Actions (login required)

View Item