Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di kota Pangkalpinang

Riska Novianti, (NIM. 4011411092) (2019) Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (466kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (220kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis Pentingnya diberikan perlindungan hukum agar tidak terjadi diskriminasi, apalagi yang terjadi pada kaum anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan di kota Pangkalpinang dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami proses perlindungan hukum dan untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Kepolisian Resor Pangkalpinang, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Kesejahteraan Sosial Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan orang tua korban. Metode pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan pendekatan kasus. Yuridis empiris mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata sebagai hukum yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian ini menjelaskan bahwa harus adanya perbedaan perlakuan secara khusus terhadap anak normal dengan anak penyandang disabilitas karena anak penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan hukum yang lebih ekstra dari pemerintah. Oleh karenanya tidak boleh ada pembeda untuk penyandang disabilitas di depan hukum

Actions (login required)

View Item